Penegakan hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Di Wilayah Polisi Resor Kota Besar Bandung Dikaitkan Dengan Undang-Undang 12 Tahun 1951 Tentang: Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strsfbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api yang banyak terjadi di kota-kota besar, khususnya kota bandung. Mudahnya mendapatkan akses kepemilikan senjata api ini seolah-olah ini merupakan kejadian yang biasa saja, bahkan produsen rumahan seperti (cipacing) ikut serta memperoduksinya. padahal jika dilihat lebih lanjut kenaikan atas penyalahgunaan senjata api ini naik 4 kali lipat, merupakan ancaman bagi masyarakat. Oleh karena itu menurut Undang-undang 12 tahun 1951 disebutkan penjara maksimal seumur hidup atau hukuman mati terhadap siapapun yang menyalahgunakan senjata api tanpa izin yang diatur dalam Undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata api di POLRESTABES Bandung, Kendala apa saja yang dihadapi POLRESTABES Bandung dalam menghadapi kasus penyalahgunaan senjata api, upaya apa yang dilakukan POLRESTABES Bandung dalam menghadapi penyalahgunaan senjata api. Konsep kerangka pemikiran penelitian ini bertitik tolak pada teori hukum menurut Aristoteles yaitu teori keadilan, dan juga teori yang dikeluarkan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga identitas yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian ini menggunaklan teknik pengumpulan data kepustakaan dan observasi lapangan sebagai pelengkap dari masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan : pertama, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh POLRESTABES Bandung dilakukan dengan dua cara Preventif(Non Penal) dan Represif(Penal), penegakan tersebut mengalami kesulitan karena menjamurnya home industri senjata api dan mengalami putusnya penggalian informasi karena kejahatan ini tersembunyi dan terstruktur membuat kejahatan ini sulit untuk digali sampai akarnya. Kedua, kurangnya SDM, kurangnya anggaran dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, jaringan informasi terputus, kurangnya kontrol dari pihak kepolisian. Ketiga, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan anggaran penyelidikan dan penyidikan, meningkatkan jumlah penyidik, meningkatkan patroli pada jam-jam rawan, memberikan bimbingan pelatihan dan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat